Dari 119 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia, sebanyak 40 perusahaan tercatat tidak ikut serta dalam program Jaminan Pensiun (JP) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Penyebabnya, perusahaan menghindari pembayaran dua kali iuran program Jaminan Pensiun.
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Santoso mengungkapkan, BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan 4 program jaminan, yakni Jaminan Kecelakaan (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP).
"Sebanyak 40 BUMN telah mengikuti 3 program, yaitu JKK, JKM, JHT. Tapi sampai saat ini masih enggan ikut program JP," kata Agus saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta, Jumat (25/3/2016).
Dia menjelaskan, keengganan 40 BUMN tersebut menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, khususnya program pensiun karena masing-masing perusahaan itu sudah memiliki program JP sehingga mereka menghindari jaminan pensiun ganda.
"Sehingga dianggap double cover pensiun atau keikutsertaan BUMN di program JP yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan dianggap top up dari program pensiun yang sudah ada," jelas Agus.
Dia melanjutkan, saat ini perusahaan swasta ataupun BUMN wajib mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan meskipun tidak mengambil satu paket yang terdiri dari 4 program. BPJS Ketenagakerjaan pun diakui Agus, belum berencana mengelola dana pensiun BUMN.
"Perusahaan boleh meng-cover sebagian minimal 2 program, yakni JKK dan JKM. Nahkita belum terwacanakan mengelola dana pensiun BUMN hingga sekarang ini," tandas Agus.(Fik/Nrm)
BACA JUGA
Jokowi Lantik Pengurus Baru BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan
BPJS Ketenagakerjaan Bidik Dana Kelola Rp 246 Triliun
Sekarang, Bayar Iuran BPJS Kesehatan Bisa di Pegadaian
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Santoso mengungkapkan, BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan 4 program jaminan, yakni Jaminan Kecelakaan (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP).
"Sebanyak 40 BUMN telah mengikuti 3 program, yaitu JKK, JKM, JHT. Tapi sampai saat ini masih enggan ikut program JP," kata Agus saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta, Jumat (25/3/2016).
Dia menjelaskan, keengganan 40 BUMN tersebut menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, khususnya program pensiun karena masing-masing perusahaan itu sudah memiliki program JP sehingga mereka menghindari jaminan pensiun ganda.
"Sehingga dianggap double cover pensiun atau keikutsertaan BUMN di program JP yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan dianggap top up dari program pensiun yang sudah ada," jelas Agus.
Dia melanjutkan, saat ini perusahaan swasta ataupun BUMN wajib mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan meskipun tidak mengambil satu paket yang terdiri dari 4 program. BPJS Ketenagakerjaan pun diakui Agus, belum berencana mengelola dana pensiun BUMN.
"Perusahaan boleh meng-cover sebagian minimal 2 program, yakni JKK dan JKM. Nahkita belum terwacanakan mengelola dana pensiun BUMN hingga sekarang ini," tandas Agus.(Fik/Nrm)
BACA JUGA
Jokowi Lantik Pengurus Baru BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan
BPJS Ketenagakerjaan Bidik Dana Kelola Rp 246 Triliun
Sekarang, Bayar Iuran BPJS Kesehatan Bisa di Pegadaian
Post a Comment
Terimkasih anda telah Mendukung Keadilan dan Kebenaran
detik59.com hadir karena Jujur itu Wajib dan Bohong itu Dosa! Berjuang untuk keadilan dan kebenaran itu Wajib, Meninggalkan medan perang melawan tirani kebohongan adalah Haram!!!
Salam Sukses
ayi.okey@gmail.com CEO www.pesantrenbisnis.com