Liputan6.com, Jakarta : Presiden Mesir Mohamed
Morsi dikudeta oleh militer dari kursi kepemimpinannya. Namun, PKS yang
memiliki kedekatan dengan salah satu partai terbesar di Mesir, Ikhwanul
Muslimin, menilai pola kudeta yang itu tidak akan bisa terjadi di
Indonesia.
Ketua Fraksi PKS DPR, Hidayat Nurwahid mengatakan, pola demokratisasi di Mesir dan di Indonesia sangat berbeda. Apalagi, militer di Indonesia telah bersikap untuk tidak masuk ke dalam parlemen dan lebih memfokuskan diri mengurusi pertahanan negara.
"Saya berharap tidak ya, secara prinsip Indonesia tidak sama dengan Mesir. Dan latar belakang demokratisasinya berbeda dan rekalamasi demokrasi di Indonesia sudah menghadirkan fakta bahwa militer sudah tidak lagi melakukan dwi fungsi, bahkan militer pun secara kesadaran sendiri mereka tidak mau di parlemen dan hanya mengurusi tentang kemiliteran," kata Hidayat saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (4/7/2013).
Mantan Presiden PKS ini menjelaskan, pola demokrasi di Indonesia sangatlah lentur ketimbang di negara-negara Islam lainnya. Apalagi, bangsa Indonesia sudah terbiasa dengan perbedaan pendapat.
Hal tersebut, menurut Hidayat bisa terlihat dari kebijakan pemerintah yang telah menaikan harga BBM di mana partai koalisi mendukung tetapi PKS menolaknya bersama PDIP. Namun, ketika pemerintah mendukung RUU Ormas disahkan, PAN yang merupakan partai koalisi justru menentangnya dan PKS dan PDIP justru mendukung.
"Jadi demokrasi kita lebih lentur, lebih kokoh dan kuat lebih komunikatif sehingga dengan demikian maka, saya tidak yakin kalau adanya kemarahan besar yang bisa menghadirkan semacam gejolak politik yang menghasilkan pergantian rezim," tegas Hidayat.
"Saya yakin pergantian rezim di Indonesia melalui konstitusi serta ada masa 5 tahunan dan tentu saja hal itu bukan berarti membiarkan pemerintah semena-mena, tetapi harus benar mendengarkan rakyat dan melaksanakan janji-janjinya yang dahulu. Maka dengan itu periodesasi 5 tahunan akan berjalan," tandas mantan Ketua MPR ini. (Mut)
Ketua Fraksi PKS DPR, Hidayat Nurwahid mengatakan, pola demokratisasi di Mesir dan di Indonesia sangat berbeda. Apalagi, militer di Indonesia telah bersikap untuk tidak masuk ke dalam parlemen dan lebih memfokuskan diri mengurusi pertahanan negara.
"Saya berharap tidak ya, secara prinsip Indonesia tidak sama dengan Mesir. Dan latar belakang demokratisasinya berbeda dan rekalamasi demokrasi di Indonesia sudah menghadirkan fakta bahwa militer sudah tidak lagi melakukan dwi fungsi, bahkan militer pun secara kesadaran sendiri mereka tidak mau di parlemen dan hanya mengurusi tentang kemiliteran," kata Hidayat saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (4/7/2013).
Mantan Presiden PKS ini menjelaskan, pola demokrasi di Indonesia sangatlah lentur ketimbang di negara-negara Islam lainnya. Apalagi, bangsa Indonesia sudah terbiasa dengan perbedaan pendapat.
Hal tersebut, menurut Hidayat bisa terlihat dari kebijakan pemerintah yang telah menaikan harga BBM di mana partai koalisi mendukung tetapi PKS menolaknya bersama PDIP. Namun, ketika pemerintah mendukung RUU Ormas disahkan, PAN yang merupakan partai koalisi justru menentangnya dan PKS dan PDIP justru mendukung.
"Jadi demokrasi kita lebih lentur, lebih kokoh dan kuat lebih komunikatif sehingga dengan demikian maka, saya tidak yakin kalau adanya kemarahan besar yang bisa menghadirkan semacam gejolak politik yang menghasilkan pergantian rezim," tegas Hidayat.
"Saya yakin pergantian rezim di Indonesia melalui konstitusi serta ada masa 5 tahunan dan tentu saja hal itu bukan berarti membiarkan pemerintah semena-mena, tetapi harus benar mendengarkan rakyat dan melaksanakan janji-janjinya yang dahulu. Maka dengan itu periodesasi 5 tahunan akan berjalan," tandas mantan Ketua MPR ini. (Mut)