Tolak Kenaikan BBM, PKS Tak Ingin Sengsarakan Rakyat!!! Cukup Sudah Rakyat Didzolimi

Jumat, 07 Juni 2013

JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak terima jika disebut sebagai pembangkang di Sekretariat Gabungan (Setgab) koalisi karena menolak rencana pemerintah untuk menaikan harga BBM.

Menurut Ketua DPP PKS Indra, rencana pemerintah dengan menaikan harga BBM justru memperlihatkan ketidakberpihakan terhadap upaya kesejahteraan rakyat.

Bahkan, kata dia, rencana yang dilakukan Partai Demokrat (PD) sebagai partai penguasa, berarti telah melakukan penghianatan terhadap rakyat dengan menaikan harga BBM. Karena dengan kebijakan tersebut yang harus merasakan getahnya adalah seluruh rakyat Indonesia.

"Koalisi PKS adalah mensejahterakan rakyat. Kalau programnya menyengsarakan rakyat siapa coba yang menghianati koalisi. Rakyat akan menilai," kata Ketua DPP PKS, Indra saat berbincang dengan Okezone di Jakarta, Kamis (6/6/2013) malam.

Dikatakannya, pemerintah tidak memiliki alasan yang cukup kuat untuk menaikan harga BBM. Terlebih, sambung dia, saat ini harga minyak dunia tidak mengalami kenaikan atau berada dalam posisi harga yang normal.

Saat ini, Indra mengatakan adanya penimbunan minyak di Indonesia yang tidak mampu diatasi oleh pemerintah. Hal itu dapat dilihat dari pemanfaatan BBM bersubsidi yang kebanyakan justru dinikmati oleh perusahaan-perusahaan besar di Indonesia.

"Ada permainan mafia BBM yang mereka lakukan adalah menyelundupkam ke pihak asing, kepada industri yang tidak boleh menggunakan BBM bersubsidi. Apa Pak SBY tidak tahu atau pura-pura tidak tahu penyelundupan ini," sindirnya.

Anggota Komisi IX DPR ini mencontohkan kasus Labora Sitorus, seorang oknum Polri yang melakukan penimbunan BBM di Papua. Hal inilah seharusnya bisa diantisipasi, bukan malah menaikan harga BBM. "Ini (penimbunan) menjadi akar permasalahan tapi tidak dituntaskan. Kegagalan pemerintah menindak mafia ini lalu dibebankan terhadap rakyat. Ini kan zalim," tutup Indra. (cns/okezone)