Dengan hestek #KPKTakutCukongAhok, publik sosial media Twitter bully dan sindir nyali KPK dalam mengusut KASUS KORUPSI SUMBER WARAS yang diduga melibatkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Beragam cuitan netizen mewarnai hestek #KPKTakutCukongAhok yang jadi Trending Topik.
"Lambatnya perkembangan di KPK padahal sudah ada hasil audit BPK akhirnya menimbulkan asumsi #KPKTakutCukongAhok," cuit netizen @dimasprakbar.
"Apa kita lupakan saja bahwa ada sebuah Lembaga Superbody buat Pemberantasan Korupsi?
#KPKTakutCukongAhok," kicau akun @dapitdong.
"Siapa sih cukongnya kok sampai lembaga super body ga punya nyali..?? #KPKTakutCukongAhok," tanya @Nana26310.
"Sdh menjadi rahasia umum.. Ahok selalu aman di banyak kasus yg diduga melibatkan dirinya. Apa #KPKTakutCukongAhok ?" cuit @yudissejahtera.
"KPK Tdk hadir di praperadilan kasus Sumber Waras. Ya jelas lah.. bisa kebuka semua kedoknya!!! #KPKTakutCukongAhok" lanjut netizen @yudissejahtera.
Kompas.com, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tergugat di praperadilan kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras, tak datang pada sidang pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, hari ini, Senin (14/3/2016).
Praperadilan hanya dihadirkan oleh pihak penggugat, yakni Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI).
Sidang pertama berkaitan dengan agenda pembacaan permohonan praperadilan.
"Termohon (KPK) tidak hadir," kata Hakim, Tursina Aftianti di ruang persidangan, PN Jakarta Selatan, Senin.
Tursina mengungkapkan, pihak pengadilan sudah mengirim surat pemanggilan pada KPK sejak satu bulan lalu.
Namun, pihak KPK mengungkapkan tak bisa hadir. Sehingga, lanjut Tursina, persidangan ditunda hingga pekan depan, Senin (21/3/2016).
"Nanti akan kita panggil lagi pekan depan," kata Tursina.
Praperadilan yang diajukan MAKI bertujuan untuk menggugat penyelidikan kasus pembelian lahan RS Sumber Waras oleh KPK. Sebab, hingga saat ini, KPK belum juga menaikkan status ke penyidikan.
Link:http://megapolitan.kompas.com/read/2016/03/14/13383661/KPK.Tak.Penuhi.Panggilan.Sidang.Praperadilan.Kasus.Sumber.Waras.Ditunda
Padahal hasil audit BPK terkait Kasus Sumber Waras sudah disampaikan ke KPK sejak 4 bulan lalu, dimana BPK menemukan kerugian negara sebesar Rp 191 Miliar.
Post a Comment
Terimkasih anda telah Mendukung Keadilan dan Kebenaran
detik59.com hadir karena Jujur itu Wajib dan Bohong itu Dosa! Berjuang untuk keadilan dan kebenaran itu Wajib, Meninggalkan medan perang melawan tirani kebohongan adalah Haram!!!
Salam Sukses
ayi.okey@gmail.com CEO www.pesantrenbisnis.com