Surat Perintah atau Supersemar 11 Maret 1966

Di balik kemegahannya, Istana Bogor menyimpan sejarah yang dramatis tentang sebuah perpindahan kekuasaan. Turunnya Surat Perintah 11 Maret atau yang dikenal dengan Supersemar menjadi titik balik berkuasanya Soeharto menggantikanSoekarno. 

Ada tiga jenderal yang ikut berperan mendalangi turunnya Supersemar. Siapa saja tiga jenderal tersebut? Bagaimana kisah dramatis yang terjadi di Istana Bogor waktu itu?

Hari itu, Jumat tanggal 11 Maret 1966, waktu menunjukkan pukul 13.00 di Istana Bogor. Terdengar deru helikopter mendarat di lapangan istana. Ternyata tiga orang jenderal angkatan darat (AD) datang untuk menemui Soekarno. Ada yang mengatakan mereka datang mengendarai jeep yang dikemudikan oleh Brigjen Muhammad Jusuf yang waktu itu menjabat sebagai Menteri Perindustrian. Dua jenderal lainnya, yaitu Mayjen Basuki Rachmat (Menteri Veteran dan Demobilisasi) dan Brigjen Amir Mahmud (Panglima Kodam Jaya).

Soekarno sedang istirahat saat trio jenderal datang. Hari itu memang bukan hari yang menggembirakan bagi Soekarno. Tidak seperti biasanya, dia datang ke Istana Bogor lebih awal. Soekarno pergi meninggalkan rapat kabinet di Jakarta menuju Bogor dengan tergesa-gesa. Brigjen Saboer, pengawal dan ajudan kepercayaan Soekarno, melaporkan adanya kericuhan dan pasukan liar mendekati istana. Padahal sebelumnya, Amir Mahmud yang dipercaya untuk mengamankan rapat, melaporkan situasi dalam kondisi aman.

Kejadian tersebut yang memunculkan inisiatif dari Basuki Rachmat dan Jusuf untuk menemui Soekarno di Bogor. Meskipun kedua menteri ini hadir dalam rapat kabinet di Istana Merdeka, tapi mereka tidak tahu menahu mengenai laporan berbeda hingga memunculkan ketegangan antara Saboer dan Amir Mahmud. Sebelum berangkat ke Bogor, trio jenderal sempat menemuiSoeharto di Jalan Haji Agus Salim. Waktu itu Soeharto yang telah diangkat Soekarno sebagai Panglima Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, sedang dalam kondisi sakit. Soeharto kemudian mengizinkan ketiganya untuk menemui Soekarno dan menitipkan pesan, Saya bersedia memikul tanggungjawab apabila kewenangan untuk itu diberikan kepada saya untuk melaksanakan stabilitas keamanan dan politik berdasarkan Tritura.

Di balik kedatangan tiga jenderal itu ternyata ada maksud lain. Mereka meminta Soekarno agar memberikan kewenangan penuh kepada Soeharto untuk mengamankan kondisi negara. Berdasarkan pengakuan Lettu Sukardjo, pengawal presiden yang berjaga waktu itu, suasana nampak tegang. Antara tiga jenderal dan Soekarno terlibat adu argumen tentang isi surat kewenangan yang akan diberikan kepada Soeharto. Bahkan Sukardjo mengatakan sempat terjadi todong-todongan senjata antara dirinya dan trio jenderal.

Karena berbagai desakan yang muncul, akhirnya Soekarno menandatangani surat kewenangan untuk Soeharto. Surat itu yang kemudian dikenal dengan nama Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) 1966. Berbekal SP 11 Maret, Soeharto setapak melangkah lebih depan menuju kekuasaan. Dia tampil sebagai pahlawan kesaktian Pancasila yang telah membasmi bahaya komunis dari Tanah Air. Maka setahun pasca keluarnya Supersemar, Soeharto mengubah Indonesia dari era Orde Lama menuju era Orde Baru. Tepat pada tanggal 22 Februari 1967, Soekarno menyerahkan nakhoda pemerintahan Indonesia kepada Soeharto.

Setelah runtuhnya kekuasaan Soeharto, banyak yang mengungkap mengenai kisah di balik munculnya Supersemar. Butir-butir di dalam Supersemar ternyata disalahtafsirkan Soeharto sebagai penyerahan wewenang pimpinan pemerintahan. Ada pula yang meragukan mengenai keaslian dari Supersemar yang dipegang Soeharto dengan yang diberikan oleh Soekarno. Salah satu dari trio jenderal itu diduga menyimpan naskah asli Supersemar. Sayangnya, ketiga jenderal tersebut sudah mangkat dan Supersemar yang asli masih menjadi misteri.

Di balik itu semua, Istana Bogor telah menjadi saksi berbagai sejarah yang akan terekam di dinding-dinding bangunan megah itu sepanjang masa. Istana yang seharusnya menjadi pengingat bagi setiap orang yang singgah atau sekadar melihat rusa-rusa cantik di sana. Istana yang dibangun bukan hanya sebagai penghias kota Bogor. Tapi ia sebuah bangunan yang harusnya menyadarkan kita agar jangan pernah melupakan sejarah. Istana Bogor, sebuah istana yang kini dipilih oleh Presiden Jokowi sebagai tempat utama untuk mengatur pemerintahan Indonesia. sumber http://www.merdeka.com/

Surat Perintah Sebelas Maret atau Surat Perintah 11 Maret yang disingkat menjadi Supersemar adalah surat perintah yang ditandatangani olehPresiden Republik Indonesia Soekarno pada tanggal 11 Maret 1966.

Surat ini berisi perintah yang menginstruksikan Soeharto, selaku Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib) untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk mengatasi situasi keamanan yang buruk pada saat itu.

Surat Perintah Sebelas Maret ini adalah versi yang dikeluarkan dari Markas Besar Angkatan Darat (AD) yang juga tercatat dalam buku-buku sejarah. Sebagian kalangan sejarawan Indonesia mengatakan bahwa terdapat berbagai versi Supersemar sehingga masih ditelusuri naskah supersemar yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno di Istana Bogor.
Keluarnya Supersemar

Menurut versi resmi, awalnya keluarnya supersemar terjadi ketika pada tanggal 11 Maret 1966, Presiden Soekarno mengadakan sidang pelantikanKabinet Dwikora yang disempurnakan yang dikenal dengan nama "kabinet 100 menteri". Pada saat sidang dimulai, Brigadir Jendral Sabur sebagai panglima pasukan pengawal presiden' Tjakrabirawa melaporkan bahwa banyak "pasukan liar" atau "pasukan tak dikenal" yang belakangan diketahui adalah Pasukan Kostrad dibawah pimpinan Mayor Jendral Kemal Idris yang bertugas menahan orang-orang yang berada di Kabinet yang diduga terlibat G-30-S di antaranya adalah Wakil Perdana Menteri I Soebandrio.

Berdasarkan laporan tersebut, Presiden bersama Wakil perdana Menteri I Soebandrio dan Wakil Perdana Menteri III Chaerul Saleh berangkat ke Bogor dengan helikopter yang sudah disiapkan. Sementara Sidang akhirnya ditutup oleh Wakil Perdana Menteri II Dr.J. Leimena yang kemudian menyusul ke Bogor.

Situasi ini dilaporkan kepada Mayor Jendral Soeharto (yang kemudian menjadi Presiden menggantikan Soekarno) yang pada saat itu selaku Panglima Angkatan Darat menggantikan Letnan Jendral Ahmad Yani yang gugur akibat peristiwa G-30-S/PKI itu. Mayor Jendral (Mayjend) Soeharto saat itu tidak menghadiri sidang kabinet karena sakit. (Sebagian kalangan menilai ketidakhadiran Soeharto dalam sidang kabinet dianggap sebagai sekenario Soeharto untuk menunggu situasi. Sebab dianggap sebagai sebuah kejanggalan).

Mayor Jendral Soeharto mengutus tiga orang perwira tinggi (AD) ke Bogor untuk menemui Presiden Soekarno di Istana Bogor yakni Brigadir JendralM. Jusuf, Brigadir Jendral Amirmachmud dan Brigadir Jendral Basuki Rahmat. Setibanya di Istana Bogor, pada malam hari, terjadi pembicaraan antara tiga perwira tinggi AD dengan Presiden Soekarno mengenai situasi yang terjadi dan ketiga perwira tersebut menyatakan bahwa Mayjend Soeharto mampu mengendalikan situasi dan memulihkan keamanan bila diberikan surat tugas atau surat kuasa yang memberikan kewenangan kepadanya untuk mengambil tindakan. Menurut Jendral (purn) M Jusuf, pembicaraan dengan Presiden Soekarno hingga pukul 20.30 malam.

Presiden Soekarno setuju untuk itu dan dibuatlah surat perintah yang dikenal sebagai Surat Perintah Sebelas Maret yang populer dikenal sebagai Supersemar yang ditujukan kepada Mayjend Soeharto selaku panglima Angkatan Darat untuk mengambil tindakan yang perlu untuk memulihkan keamanan dan ketertiban.

Supersemar2

Surat Supersemar tersebut tiba di Jakarta pada tanggal 12 Maret 1966 pukul 01.00 waktu setempat yang dibawa oleh Sekretaris Markas Besar AD Brigjen Budiono. Hal tersebut berdasarkan penuturan Sudharmono, di mana saat itu ia menerima telpon dari Mayjend Sutjipto, Ketua G-5 KOTI, 11 Maret 1966 sekitar pukul 10 malam. Sutjipto meminta agar konsep tentang pembubaran PKI disiapkan dan harus selesai malam itu juga. Permintaan itu atas perintah Pangkopkamtib yang dijabat oleh Mayjend Soeharto. Bahkan Sudharmono sempat berdebat dengan Moerdiono mengenai dasar hukum teks tersebut sampai Supersemar itu tiba.

Beberapa Kontroversi tentang Supersemar[sunting | sunting sumber]

Supersemar Versi Lain

Menurut penuturan salah satu dari ketiga perwira tinggi AD yang akhirnya menerima surat itu, ketika mereka membaca kembali surat itu dalam perjalanan kembali ke Jakarta, salah seorang perwira tinggi yang kemudian membacanya berkomentar "Lho ini khan perpindahan kekuasaan". Tidak jelas kemudian naskah asli Supersemar karena beberapa tahun kemudian naskah asli surat ini dinyatakan hilang dan tidak jelas hilangnya surat ini oleh siapa dan di mana karena pelaku sejarah peristiwa "lahirnya Supersemar" ini sudah meninggal dunia. Belakangan, keluarga M. Jusuf mengatakan bahwa naskah Supersemar itu ada pada dokumen pribadi M. Jusuf yang disimpan dalam sebuah bank.

Menurut kesaksian salah satu pengawal kepresidenan di Istana Bogor, Letnan Satu (lettu) Sukardjo Wilardjito, ketika pengakuannya ditulis di berbagai media massa setelahReformasi 1998 yang juga menandakan berakhirnya Orde Baru dan pemerintahan Presiden Soeharto. Dia menyatakan bahwa perwira tinggi yang hadir ke Istana Bogor pada malam hari tanggal 11 Maret 1966 pukul 01.00 dinihari waktu setempat bukan tiga perwira melainkan empat orang perwira yakni ikutnya Brigadir jendral (Brigjen) M. Panggabean. Bahkan pada saat peristiwa Supersemar Brigjen M. Jusuf membawa map berlogo Markas Besar AD berwarna merah jambu serta Brigjen M. Pangabean dan Brigjen Basuki Rahmat menodongkan pistol kearah Presiden Soekarno dan memaksa agar Presiden Soekarno menandatangani surat itu yang menurutnya itulah Surat Perintah Sebelas Maret yang tidak jelas apa isinya. Lettu Sukardjo yang saat itu bertugas mengawal presiden, juga membalas menodongkan pistol ke arah para jenderal namun Presiden Soekarno memerintahkan Soekardjo untuk menurunkan pistolnya dan menyarungkannya. Menurutnya, Presiden kemudian menandatangani surat itu, dan setelah menandatangani, Presiden Soekarno berpesan kalau situasi sudah pulih, mandat itu harus segera dikembalikan. Pertemuan bubar dan ketika keempat perwira tinggi itu kembali ke Jakarta. 

Presiden Soekarno mengatakan kepada Soekardjo bahwa ia harus keluar dari istana. “Saya harus keluar dari istana, dan kamu harus hati-hati,” ujarnya menirukan pesan Presiden Soekarno. Tidak lama kemudian (sekitar berselang 30 menit) Istana Bogor sudah diduduki pasukan dari RPKAD dan Kostrad, Lettu Sukardjo dan rekan-rekan pengawalnya dilucuti kemudian ditangkap dan ditahan di sebuah Rumah Tahanan Militer dan diberhentikan dari dinas militer. Beberapa kalangan meragukan kesaksian Soekardjo Wilardjito itu, bahkan salah satu pelaku sejarah supersemar itu, Jendral (Purn) M. Jusuf, serta Jendral (purn) M Panggabean membantah peristiwa itu.

Menurut Kesaksian A.M. Hanafi dalam bukunya "A.M Hanafi Menggugat Kudeta Soeharto", seorang mantan duta besar Indonesia di Kuba yang dipecat secara tidak konstitusional oleh Soeharto. Dia membantah kesaksian Letnan Satu Sukardjo Wilardjito yang mengatakan bahwa adanya kehadiran Jendral M. Panggabean ke Istana Bogor bersama tiga jendral lainnya (Amirmachmud, M. Jusuf dan Basuki Rahmat) pada tanggal 11 Maret 1966 dinihari yang menodongkan senjata terhadap Presiden Soekarno. Menurutnya, pada saat itu, Presiden Soekarno menginap di Istana Merdeka, Jakarta untuk keperluan sidang kabinet pada pagi harinya. Demikian pula semua menteri-menteri atau sebagian besar dari menteri sudah menginap diistana untuk menghindari kalau datang baru besoknya, demonstrasi-demonstrasi yang sudah berjubel di Jakarta. A.M Hanafi Sendiri hadir pada sidang itu bersama Wakil Perdana Menteri (Waperdam) Chaerul Saleh. Menurut tulisannya dalam bukunya tersebut, ketiga jendral itu tadi mereka inilah yang pergi ke Istana Bogor, menemui Presiden Soekarno yang berangkat kesana terlebih dahulu. Dan menurutnya mereka bertolak dari istana yang sebelumnya, dari istana merdeka Amir Machmud menelepon kepada Komisaris Besar Soemirat, pengawal pribadi Presiden Soekarno di Bogor, minta izin untuk datang ke Bogor. Dan semua itu ada saksinya-saksinya. Ketiga jendral ini rupanya sudah membawa satu teks, yang disebut sekarang Supersemar. Di sanalah Bung Karno, tetapi tidak ditodong, sebab mereka datang baik-baik. Tetapi di luar istana sudah di kelilingi demonstrasi-demonstrasi dan tank-tank ada di luar jalanan istana. Mengingat situasi yang sedemikian rupa, rupanya Bung Karno menandatangani surat itu. Jadi A.M Hanafi menyatakan, sepengetahuan dia, sebab dia tidak hadir di Bogor tetapi berada di Istana Merdeka bersama dengan menteri-menteri lain. Jadi yangdatang ke Istana Bogor tidak ada Jendral Panggabean. Bapak Panggabean, yang pada waktu itu menjabat sebagai Menhankam, tidak hadir.

Tentang pengetik Supersemar. Siapa sebenarnya yang mengetik surat tersebut, masih tidak jelas. Ada beberapa orang yang mengaku mengetik surat itu, antara lain Letkol (Purn) TNI-AD Ali Ebram, saat itu sebagai staf Asisten I Intelijen Resimen Tjakrabirawa.

Kesaksian yang disampaikan kepada sejarawan asing, Ben Anderson, oleh seorang tentara yang pernah bertugas di Istana Bogor. Tentara tersebut mengemukakan bahwa Supersemar diketik di atas surat yang berkop Markas besar Angkatan Darat, bukan di atas kertas berkop kepresidenan. Inilah yang menurut Ben menjadi alasan mengapa Supersemar hilang atau sengaja dihilangkan.

Berbagai usaha pernah dilakukan Arsip Nasional untuk mendapatkan kejelasan mengenai surat ini. Bahkan, Arsip Nasional telah berkali-kali meminta kepada Jendral (Purn) M. Jusuf, yang merupakan saksi terakhir hingga akhir hayatnya 8 September 2004, agar bersedia menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, namun selalu gagal. Lembaga ini juga sempat meminta bantuan Muladi yang ketika itu menjabat Mensesneg, Jusuf Kalla, dan M. Saelan, bahkan meminta DPR untuk memanggil M. Jusuf. Sampai sekarang, usaha Arsip Nasional itu tidak pernah terwujud. Saksi kunci lainnya, adalah mantan presiden Soeharto. Namun dengan wafatnya mantan Presiden Soeharto pada 27 Januari 2008, membuat sejarah Supersemar semakin sulit untuk diungkap.

Dengan kesimpangsiuran Supersemar itu, kalangan sejarawan dan hukum Indonesia mengatakan bahwa peristiwa G-30-S/PKI dan Supersemar adalah salah satu dari sekian sejarah Indonesia yang masih gelap.

Surat Perintah atau Supersemar 11 Maret 1966

Pihak terlibat 

Blok Barat
Dokumen Gilchrist
Dewan Jenderal
Dewan Revolusi Indonesia
Resimen Tjakrabirawa
Untung Syamsuri
Partai Komunis Indonesia
Angkatan Kelima
D.N. Aidit
Presiden Indonesia
Soekarno
Tentara Nasional Indonesia
A.H. Nasution
Soeharto

Peristiwa utama
Gerakan 30 September
Tritura
Supersemar

Peristiwa lanjutan
Pembantaian terduga komunis 1965-1966
Orde Baru

Artikel terkait
Cornell Paper
Daftar tokoh yang meninggal dalam pembersihan anti-komunis Indonesia
Nawaksara

Media populer
Penumpasan Pengkhianatan G 30 S PKI
Jagal
40 Years of Silence: Sebuah Tragedi Indonesia
Senyap