Demokrat: Moeldoko Ingin Ambil Alih Demokrat Secara Inkonstitusional karena ingin maju sebagai calon presiden 2024 dengan Restu Jokowi ?

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menegaskan, sosok yang dimaksud adalah Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.

Herzaky mengatakan, pihaknya sebetulnya hendak menunggu sikap dari Presiden Joko Widodo terkait dengan surat permintaan klarifikasi yang sudah dikirimkan Demokrat.

Namun karena banyaknya pihak yang bertanya-tanya dan ingin mencari tahu sosok yang disinggung berada di lingkaran pemerintah, pihaknya akhirnya membeberkan bahwa sosok yang dimaksud yakni Moeldoko.

"Berdasarkan pengakuan, kesaksian dari BAP sejumlah pimpinan tingkat pusat maupun daerah Partai Demokrat yang kami dapatkan, mereka dipertemukan langsung dengan KSP Moeldoko yang ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional untuk kepentingan pencapresan 2024," kata Herzaky Mahendra dalam keterangan tertulisnya, Senin (1/3).

Politikus Partai Demokrat, Rachland Nashidik, mengatakan bahwa tujuan Moeldoko merebut posisi Ketua Umum Partai Demokrat adalah karena ingin maju sebagai calon presiden 2024. #TempoNasional

Beredar Kabar Moeldoko Yang Temui Kelompok Pengkudeta Demokrat Di Sebuah Hotel Di Rasuna Said. Pertemuan tersebut dikabarkan terjadi di Hotel Aston Rasuna Said lantai 28 pada Rabu (27/1). Moeldoko mendatangi lokasi tersebut dan menggelar pertemuan sekitar pukul 21.00 WIB.

Kilk disisini sumber Demokrat: Moeldoko Ingin Ambil Alih Demokrat Secara Inkonstitusional karena ingin maju sebagai calon presiden 2024 dengan Restu Jokowi ?

Politikus Partai Demokrat, Rachland Nashidik, mengatakan bahwa tujuan Moeldoko merebut posisi Ketua Umum Partai Demokrat adalah karena ingin maju sebagai calon presiden 2024.

"Berdasarkan laporan dari seorang kader senior Partai Demokrat yang diminta bertemu langsung, KSP Moeldoko menyampaikan bahwa tujuan pengambilalihan posisi Ketum PD yang hendak dilakukan adalah untuk dijadikan jalan atau kendaraan bagi KSP Moeldoko maju sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024 mendatang," kata Rachland, Senin, 1 Februari 2021.

Rachland mengatakan, para pimpinan dan kader partainya di pusat maupun daerah melaporkan adanya manuver politik yang dilakukan sejumlah kader dan eks kader, bersama pihak luar partai.

Gabungan dari pelaku gerakan ini ada 5 (lima) orang, terdiri dari 1 kader aktif (J), 1 anggota PD tidak aktif (sudah 6 tahun) (M), 1 eks kader yang sudah lama (9 tahun yang lalu) meninggalkan partai karena menjalani hukuman akibat korupsi (N), dan 1 eks kader yang telah meninggalkan partai 3 tahun yang lalu (D). Sedangkan yang non kader partai adalah Moeldoko.

Pimpinan dan kader partai yang melapor, kata Rachland, mengaku dihubungi dan diajak melakukan pengambilalihan Ketua Umum Partai Demokrat. Ajak dan permintaan dukungan untuk mengganti Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu dilakukan melalui telepon maupun pertemuan langsung.

"Dalam komunikasi mereka, setelah menurunkan dan mengganti kami dari posisi Ketum Partai Demokrat yang telah dikukuhkan oleh negara, selanjutnya mereka diminta untuk mendukung dan mengangkat KSP Moeldoko menjadi Ketum PD yang baru," ujar Rachland.

Adapun konsep dan rencana untuk mengganti paksa AHY, Rachland menyebutkan bahwa pelaku gerakan menargetkan 360 orang pemilik suara yang mesti diajak dan dipengaruhi untuk mengadakan kongres luar biasa (KLB).

"Para pemegang suara tersebut, intinya para Ketua DPD dan Ketua DPC Partai Demokrat, dijanjikan sejumlah uang sebagai imbalannya (money politics)," kata dia.

Benrakah Moeldoko Ingin Ambil Alih Demokrat Secara Inkonstitusional karena ingin maju sebagai calon presiden 2024 dengan Restu Jokowi ? Nantikan ulasan berikutnya