Hidayat: PKS Bukan Bawahan Demokrat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tetap menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Padahal, PKS merupakan bagian dari koalisi pemerintahan.

Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid mengatakan pihaknya memiliki keputusan sendiri yang berbeda dengan partai Demokrat sebagai partai pemerintah.

"PKS bukan bawahan Demokrat. jadi aneh kalau Demokrat nyuruh-nyuruh PKS. kami bukan cabangnya Demokrat," kata Hidayat di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (11/6/2013).

Hidayat mengatakan partainya setara dengan Demokrat sehingga satu sama lain saling menghormati. "Tidak perlu saling menuduh, menyuruh. Di sini kita bukan hidup di alam otoriter, kita hidup di alam demokrasi ada kesetaraaan dan ada akal bebas dan akal sehat," kata Mantan Ketua MPR itu.
Selain itu, Hidayat mendapat kabar bahwa ada pihak yang menolak kenaikan BB namun setuju kenaikan harga daging sapi. Menurut Hidayat, hal itu merupakan pengalihan isu yang tidak bertanggungjawab.

"Harga daging sapi engga ada hubungannya dengan PKS dan Kementan. harga daging sapi itu naik atau turunnya terkait Kemendag dan Mendag sekarang itu menteri yang digadang oleh partai yang lain untuk jadi capresnya," kata Hidayat.

Ia pun berharap realita tersebut seharusnya menjadikan perbaikan demokrasi. Mengenai permintaan Demokrat agar PKS keluar dari koalisi, Hidayat juga angkat bicara.

"PKS tidak berkoalisi dengan Demokrat dan Demokrat bukan atasan PKS. aneh bila Demokrat buat fatwa menyuruh-nyuruh PKS. kami tegaskan kami tidak berkoalisi dengan PD," ujarnya.
Sementara mengenai keputusan keluar koalisi, PKS akan membahas melalui mekanisme yang ada. "Kami siap bertanggung jawab dan mengambil risiko atau keputusan yang kami ambil," katanya.